Polemik SERTIFIKASI

Selamat pagi bapak ibu semua!

Bahwa mulai hari ini akan dilaksanakan kongres PGRI di Jakarta. Bahwa PGRI adalah organisasi profesi guru dengan keanggotaan paling besar dibandingkan organisasi2 lainnya. Banyak hal yg muncul dalam kongres PGRI sering kali ditindaklanjuti menjadi kebijakan atau bahkan regulasi pendidikan di Indonesia, di antaranya diundangkannya UU Guru dan Dosen sbg cikal bakal lahirnya sertifikasi guru. 

Bahwa persoalan silang sengkarutnya pengelolaan GPAI dan PAI khususnya dan pendidikan agama di sekolah sejatinya telah berlangsung sejak lama, dimulai dari "membebek" kementerian agama dalam menyikapi regulasi pendidikan kepada kemendikbud, telah menjadikan pendidikan agama di sekolah menjadi mata pelajaran kelas 2 (dua). Ketentuan lulus peserta didik yg mensyaratkan nilai pendidikan agama minimal baik, juga telah memasung kemandirian pendidikan agama, terlebih jika kita mau melihat pengelolaan guru pendidikan agama di sekolah khususnya GPAI. Contoh nyata kesemrawutan pengelolaan tsb dapat dilihat dari pelaksanaan sertifikasi guru, yang tentu juga harus menjangkau guru2 agama termasuk GPAI. 

Tahun 2007 adalah awal dr dualisme pengelolaan guru agama yang memisahkan antara kewenangan mengangkat dan kewenangan membina pada dua kementrian yang berbeda, maksud hati agara mendapat perhatian lebih banyak, tetapi nalar manusiawi tidak dapat dipungkiri, jadilah guru agama sbg ANAK YG TERBUANG & ANAK ANGKAT. Masing2 merasa tidak memiliki tanggung jawab yang mengikat. 2010 an banyak GPAI2 usia tua dg masa kerja puluhan tahun belum mendapat sertifikat pendidik dan menerima ketimpangan di saat sesama guru dg usia lebih muda dan masa kerja lebih sedikit, mereka justru lancar dalam menerima haknya sbg seorang guru. Dan ternyata setelah satu dasa warsa, hal serupa kembali terjadi menimpa GPAI2 yg diangkat sejak 2006-2015. 

Sampai dengan saat ini mereka belum memiliki sertifikat pendidik bukan karena mereka tidak memenuhi syarat, tetapi selama ini mereka tidak pernah diberikan kesempatan oleh kemenag sbg induk pembina dan yg diberikan kewenangan mensertifikasi GPAI. Kemenah menutup mata dg realitas yg ada dan bersembunyi di balik pernyataan menghabiskan GPAI yg diangkat sebelum 31 Des 2005. Sehingga permainan pun timbul, integritas digadaikan demi besarnya tunjangan guru yg satu kali gaji. Itulah yg terjadi. Tidak sedikit GPAI berusaha mencari/mendesain SK2 yg menyatakan bahwa mereka telah mengajar sbelum 31 Des 2005. Karena kemenag selalu terbuka dg hal tersebut setidaknya sampai dengan Januari 2019. 

Dampak akhirnya, ketika kran 2006-2015 dibuka, peserta UKG (pretes PPG) 2019 diikuti tidak kurang dari 32000 GPAI, sementara dari jumlah tsb dinyatakan lulus lebih dr 19000. Menghadapi angka sebesar itu ditambah angka GPAI yg sdh dinyatakan lulus pada th2 sebelumnya dan belum diberangkatkan PPG, yg jumlahnya juga mencapai ribuan, kemenag seolah tidak berdaya. tragisnya justru pada saat spt itu kemenag hanya mengalokasikan kuota PPG pada th 2020 ini hanya sebesar 1000 orang. Padahal yg harus segera di sertifikasi lbih dr 21000. Itu adalah bentuk lain dari KEGAGAPAN kemenag dalam mengelola pendidikan agama dan guru agama di sekolah khususnya GPAI. 

Mengingat begitu strategisnya posisi kongres PGRI ini, dan ada informasi yg menyatakan bahwa ketum PGRI adalah seorang diplomat yg ahli LOBI, maka menjadikan SILANG SENGKARUT PENGELOLAAN GURU AGAMA KHUSUSNYA GPAI DI SEKOLAH, agar mendapat tanggapan dan menjadi isu nasional adalah salah satu langkah nyata menuju perubahan pengelolaan Pendidikan Agama dan Guru Agama (GPAI)  di sekolah. Untuk itu, ijinkan kami memohon kepada bapak ibu sekalian, bagi yg punya relasi dengan ketua2 PGRI kab/kota/provinsi untuk dapat mengirimkan tulisan ini dan kajian SILANG SENGKARUT PENGELOLAAN GPAI yg ditulis oleh Nur Munafiin kepada mereka, ikut menitipkan suara kepada  mereka secara serentak agar gaungnya bisa sampai ke peloso negeri.  Demikian terima kasih. 

Mohon diviralkan ke grup2 PGRI. 

@cak Muna